SEJARAH PERKEMBANGAN MADRASAH DI MASA ORDE BARU (1966-1998)

SEJARAH PERKEMBANGAN MADRASAH

DI MASA ORDE BARU (1966-1998)

 

Oleh; Syukri Rifai, S.Pd.I

 

A. Pendahuluan

Pada awal abad ke-20 umat Islam Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan, agama, perubahan dan pencerahan. Di antaranya adalah dorongan untuk mengusir penjajah.[1] Meskipun ada dorongan kuat untuk melawan penjajahan, akan tetapi umat Islam sadar bahwa tidak mungkin melawan penjajah hanya dengan cara tradisional. Cara-cara tradisional selama ini dilakukan umat Islam. Ketertinggalan di berbagai bidang adalah akibat dari kemunduran umat Islam di berbagai bidang, sehingga umat Islam terbelakang.

Umat Islam menyadari bahwa dibutuhkan perubahan-perubahan untuk maju. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia menyadari bahwa perlu kembali mengkaji ajaran Islam. Yang pada akhirnya membawa umat Islam mampu melawan imperialisme Barat.[2] Hal ini dapat dipahami bahwa kesadaran akan kelemahan dan kembali mengkaji ajaran Islam terbukti mampu membendung dan mengusir penjajah.

Perlawanan terhadap kolonialisme menjadi motivasi bagi umat Islam mengadakan pembaruan. Gerakan pembaruan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan di bidang pendidikan. Maka langkah yang perlu diambil adalah dengan melakukan pembaruan bidang pendidikan Islam, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan membawa perubahan dalam Islam.

Langkah perubahan melalui pendidikan pada akhirnya menjadi pilihan bagi umat Islam untuk melakukan berbagai pembaruan di berbagai bidang kehidupan dalam Islam. Pilihan untuk melakukan perubahan melalui pendidikan juga dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.[3] Dengan pendidikan yang baik akan membawa masyarakat kepada sikap ingin maju dan berkembang secara teratur. Demikian juga dengan bangsa Indonesia yang selama masa penjajahan terpuruk di segala bidang, akan tetapi bangsa Indonesia bangkit kembali akibat proses pendidikan yang mereka terima.

Kebangkitan tersebut meliputi perkembangan rasa kebangsaan hingga perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun mengalami pembaharuan. Hal ini tidak lepas dari keinginan para sarjana Indonesia untuk melakukan pembaharuan di dunia pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam tidak lepas dari fungsi dakwah dan taklim di masjid dan langgar, yang pada akhirnya melembaga menjadi pesantren.[4]

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya para santri yang telah mengecap pendidikan formal yang lebih tinggi dan adanya proses dakwah yang baik di masjid.[5] Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa proses pembaharuan pendidikan di Indonesia berawal dari kegiatan-kegiatan dakwah dan majlis talim yang ada di masjid. Hal ini memberi kesan bahwa masyarakat secara tidak langsung membentuk sebuah wadah yang pada akhirnya menjadi gerakan untuk melakukan pembaharuan atau purifikasi.[6]

Diantara pembaharuan di bidang pendidikan adalah dengan di bentuknya madrasah[7] sebagai lembaga alternatif pendidikan Islam di Indonesia yang sudah ada, seperti pesantren dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa madrasah mempunyai peran penting dalam ikut serta memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah dalam tataran Indonesia berbeda dengan madrasah pada konsep awal. Hal ini sesuai dengan Mehdi Nakosteen, yang menyatakan bahwa madrasah dalam bahasa Arabnya merujuk kepada lembaga pendidikan tinggi yang luas di dunia Islam klasik.[8]

Makna madrasah di era klasik berbeda maknanya dengan madrasah dalam bahasa Indonesia. Madrasah tidak sekedar dipahami sebagai sekolah, akan tetapi lebih spesifik lagi sebagai sekolah agama Islam.[9] Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah memiliki konotasi spesifik. Di lembaga ini anak memperoleh pembelajaran hal ihwal agama dan keagamaan, sehingga dalama pemakaiannya madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.[10] Madrasah dalam lintasan sejarah lahir untuk merespon atas dinamika sistem pendidikan umat yang berada dalam persimpangan jalan antara pendidikan umum yang bercorak kolonial dan lembaga pendidikan pesantren yang bercorak tradisional.[11] Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia dianggap masih baru jika dibandingkan dengan Pesantren. Madrasah lahir pada awal abad ke-20, yaitu dengan adanya Madrasah Manba’ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905.[12] Akan tetapi ada anggapan yang memposisikan madrasah sebagai lembaga yang tidak asli Indonesia, hal ini jika dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di masjid, dayah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa). Berkembangnya madrasah merupakan tindak lanjut dari pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim Indonesia. Para cendekiawan tersebut mencermati dan melihat bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Selain alasan tersebut pertimbangan lainnya adalah sistem belajar mengajar di madrasah dengan sistem pembelajaran di sekolah dianggap bentuk lain dari sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda.[13]

Posisi ini tentunya menguntungkan bagi madrasah dalam upaya mengakomodasi keinginan umat Islam, terutaam dalam hal kelayakan dalam pendidikan. Meskipun madrasah dianggap tidak asli Indonesia, akan tetapi menurut Samsul Nizar membicarakan madrasah tak akan lepas dari membicaran pesantren, karena pada dasarnya madrasah adalah perkembangan lebih lanjut dari pesantren.

Hal senada yang senada juga diungkap oleh Abdul Yunus, bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi pendirian madrasah, pertama, adanya pandangan yang menyatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan sekolah-sekolah Belanda yang akan menumbuhkan benih sekulerisme di masyarakat.[14] Berdasarkan faktor tersebut, maka madrasah mempunyai posisi kunci dalam upaya mempercepat kemajuan pendidikan Islam di Indonesia yang agamis.

Samsul Nizar menyatakan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak lepas dari faktor pembaruan Islam dan respon terhadap politik Hindia Belanda, yang mengembangkan sekolah untuk kalangan bangsawan.[15] Dalam perjalanan sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat Islam, hal ini memberi kesan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah melakukan pendidikan berbasis masyarakat. Kegiatan mereka untuk membuat dan membangun madrasah disemangati oleh semangat keagamaan dan dakwah. Muhaimin menyatakan bahwa hampir 90% madrasah yang ada di Indonesia adalah milik, swasta dan masyarakat.[16]

Dalam sejarah pendidikan Islam, madrasah pertama di Indonesia adalah Madrasah Diniyah Labai al-Yunusiyah di Sumatera dan Madrasah Mambaul Ulum di Jawa. Menurut para ahli sejarah pendidikan kedua madrasah tersebut dianggap sebagai madrasah yang telah terorganisir dengan baik. Kemudian pada abad ke-20 sudah terdapat beberapa madrasah yang tersebar di Sumatera dan Jawa, yaitu Adabiah School (1909) dan Diniyah School Labai al-Yunusi (1915) keduanya berada di Sumatera Barat, Madrasah Nahdatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jamiyat Khair di Jakarta, Madrasah Amiriah Islamiah di Sulawesi, dan Madrasah As-Sulthaniyyah di Kalimantan.[17]

Akan tetapi, niat baik para cendekiawan muslim mendapat hadangan dari pihak pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda khawatir madrasah akan melahirkan generasi penentang kekuasaan. Bukti kekhawatiran ini diwujudkan dengan usaha pemerintah kolonial mengkooptasi madrasah.[18] Sikap dan kebijakan pemerintah kolonial tidak memuat umat Islam mundur akan tetap tetap terus melakukan pembenahan pendidikan Islam di Indonesia.

Pada era Orde Lama pengaturan dua sistem pendidikan berusaha dihapuskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami dari usaha pemerintah Orde Lama sebagai berikut, pertama, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta melalui pelajaran agama. Kedua, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Ketiga, mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk menyiapkan guru agama untuk sekolah umum maupun madrasah.[19] Itulah beberapa kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap madrasah. Yang kesemua itu mencerminkan usaha untuk menumbuhkan dan mengembangan, serta memberi ruang terhadap pendidikan Islam.

Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan murid 1.927.777 siswa. Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) terdapat 776 madrasah dengan murid 87.932 siswa. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan jumlah murid 1.881 siswa.[20] Dari data ini terlihat bahwa perkembangan madrasah di tengah masyarakat cukup mengalami perkembangan. Hal ini membuktikan bahwa madrasah menjadi bagin penting dari upaya ikut mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam.

 

B. Madrasah di Masa Orde Baru

 

1. Kondisi Madrasah 1966-1969

Masa Orde Baru dimulai setelah tumbangnya pemerintahan Orde Lama, yang pada masa itu di bawah pemerintahan Soekarno.[21] Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan pemerintah Orde Lama. Pada era ini madrasah masih belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, akan tetapi madrasah menjadi lembaga otonom di bawah pengawasan menteri agama.

Ketika Departernen Agama didirikan, salah satu tugas Bagian Pendidikan adalah mengadakan suatu pilot project sekolah yang akan menjadi contoh bagi orang-orang atau organisasi yang ingin mendirikan sekolah secara partikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud sekolah agama (madrasah) milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan agama. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.

Bentuk pertama dari pembinaan terhadap madrasah dan pesantren setelah Indonesia merdeka adalah seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946, tanggal 19 Desember 1946 tentang pemberian bantuan madrasah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa madrasah adalah tiap-tiap tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam sebagai pokok pengajarannya (lihat penjelasan pasal I peraturan tersebut). Bantuan tersebut diberikan setiap tahun dan baru terbatas untuk beberapa keresidenan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Surakarta. Bentuk bantuan berupa uang yang hanya boleh digunakan untuk: 1) memberi tunjangan kepada para guru, 2) membeli alat-alat pelajaran, 3) menyewa dan atau memelihara ruang-ruang dan gedung madrasah dan 4) membiayai administrasi. Peraturan tersebut mencantumkan pula ketentuan bahwa dalam madrasah itu hendaknya diajarkan juga pengetahuan umum setidak-tidaknya: a) bahasa Indonesia, berhitung dan membaca serta menulis dengan huruf latin di madrasah tingkat rendah, b) ditambah dengan ilmu ilmu tentang bumi, sejarah, kesehatan tumbuh tumbuhan dan alam di madrasah lanjutan. Jumlah jam pengajaran untuk pengetahuan umum sekurang¬kurangnya 1/3 dari jumlah jam pengajaran seluruhnya.

Ketentuan untuk mengajarkan pengetahuan umum 1/3 dari seluruh jam pengajaran dilatarbelakangi oleh saran Panitia Penyelidik Pengajaran yang mengamati bahwa di madrasah-madrasah jarang sekali diajarkan pengetahuan umum yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kekurangan pengetahuan umum akan menyebabkan orang mudah diombang-ambingkan oleh pendapat yang kurang benar dan pikiran kurang luas.

Menurut peraturan ini, jenjang pendidikan dalam madrasah tersusun dalam:

  1. Madrasah Tingkat Rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur 6 sampai 15 tahun;
  2. Madrasah Lanjutan dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat Madrasah Tingkat Rendah dan berumur 11 tahun ke atas.

Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah RI. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa jenjang pendidikan madrasah adalah:

  1. Madrasah Rendah (sekarang dikenal dengan sebutan Madrasah lbtidaiyah) dengan masa belajar 6 tahun
  2. Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (sekarang Madrasah Tsanawiyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah lbtidaiyah.
  3. Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.

Madrasah lbtidaiyah Negeri sebagian besar berasal dari madrasah-madrasah yang semula diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh, Lampung dan Surakarta. Sejak tahun 1946 ada 205 Sekolah Rendah Islam yang diasuh oleh Pemerintah Daerah Aceh yang dengan Ketetapan Menteri Agama No. I tahun 1959, pengasuhan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Kementerian Agama dan namanya diubah menjadi Sekolah Rakyat Islam (SRI). Kemudian melalui Keputusan Menteri Agama No.104 tahun 1962 diubah namanya menjadi Madrasah lbtidaiyah Negeri (MIN). Hal yang sama terjadi di Karesidenan Lampung. Sebanyak 19 SRI berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 2 tahun 1959. Di Karesidenan Surakarta sebanyak 11 SRI dengan Penetapan Menteri Agama No. 12 tahun 1959. Sejak tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Kesempatan penegerian itu kemudian dihentikan pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.813/ 1970, ketika itu jumlah MIN sudah mencapai 358 buah.

Madrasah Tsanawiyah, seperti haInya Madrasah lbtidaiyah, juga kebanyakan berstatus swasta. Madrasah Tsanawiyah negeri baru mulai didirikan pada tahun 1967. Penegerian Madrasah Tsanawiyah ini semula dimaksudkan sebagai model bagi madrasah swasta. Sampai tahun 1970 Madrasah Tsanawiyah Negeri yang disingkat (M.Ts.A.I.N) telah berjumlah 182 buah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah restrukturisasi dan relokasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15,16 dan 17 tahun 1978, singkatan Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts.A.I.N diubah menjadi MTsN dan jumlahnya menjadi 470 buah.

Madrasah Aliyah Negeri pertama kali didirikan melalui proses penegerian seperti halnya Madrasah Tsanawiyah Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1967. Dalam keputusan itu disebutkan penegerian Madrasah Aliyah AI-Islam Surakarta, Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur, dan Madrasah Aliyah Palangki di Sumatera Barat. Proses penegerian berjalan terus sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 yang mengatur penghentian penegerian sekolah madrasah swasta dan pendirian sekolah sekolah/madrasah negeri dalam lingkungan Departemen Agama. Sampai tahun 1970 jumlah Madrasah Aliyah Negeri sebanyak 43 buah. Singkatan Madrasah Aliyah Negeri pada mulanya M.A.A.I.N kemudian diubah menjadi MAN berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 15, 16 dan 17 tahun 1978.

Kemunculan Orde Baru tampil dengan konsep pembangunan yang lebih dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Pembangunan nasional merupakan bagian penting dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru pendidikan bersifat sentralisme, dengan birokrasi yang ketat. Hal ini terjadi akibat dari sistem pemerintahan yang otoriter. Hal ini memberi akibat kepada kegiatan pendidikan bersifat menunggu perintah dari atas (top down).[22]

Dengan adanya sentralisme, maka pendidikan tidak berjalan dengan baik, inovasi terhenti karena setiap pembaruan dan inovasi dianggap menentang pemerintah. Sehingga pembaruan dan inovasi dalam pendidikan tidak berjalan secara maksimal.

Cecep Koiruddin menyatakan bahwa lulusan pendidikan masa Orde Baru tidak mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang dinamis dan inovatif.[23] Hal senada juga diungkapkan oleh Jamaluddin Idris, bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama 32 tahun tidak mempunyai visi yang jelas dan filosofis yang mendasar. Menurutnya ada empat hal yang muncul dalam kurun waktu tersebut. Pertama, pemberlakukan sistem mekanistik dalam proses pembelajaran. Kedua, pemberlakuan relasi monolog di ruang kelas, sehingga mengabaikan kreativitas, inovasi dan daya nalar anak. Ketiga, penekanan pembelajaran cenderung hanya sebatas aspek kognitif, sedangkan aspek lainya, seperti afektif dan psikomotor terabaikan. Keempat, kurikulum disesuaikan dengan apa yang dipikirkan para pengambil kebijakan, bukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sehingga kurikulum menjadi asing bagi peserta didik dan masyarakat.[24] Apa yang diungkapkan oleh Jamaluddin Idris adalah kondisi umum dari pendidikan di Indonesia, keadaan tersebut bisa saja terjadi terhadap pembelajaran di madrasah. Namun demikian, masih ada sekolah-sekolah maupun madrasah yang masih idealis dan inovatis. Tidak semua proses pendidikan menghasilkan lulusan yang tidak dinamis dan kreatif.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Samsul Nizar yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah bersifat positif dan konstruktif, khusus pada dekade terakhir tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Kebijakannya bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde lama. Meskipun demikian pada tahap ini madrasah belum dianggap sebagai bagian sistem pendidikan secara nasional, akan tetapi merupakan lembaga otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Pada masa ini sistem pendidikan madrasah secara khusus lebih didominasi oleh muatan-muatan yang bersifat keagamaan, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah.[25]

Dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah pada masa Orde Baru belum mempunyai kurikulum yang standar, manajemen dan struktur yang berbeda di setiap madrasah. Keadaan ini menimbulkan sulitnya pemerintah mengontrolnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Husni Rahim, Guru Besar Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, bahwa madrasah mempunyai karakterisitik yang unik, diantaranya adalah, pertama, madrasah adalah milik masyarakat. Kedua, madrasah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, madrasah sebagai lembaga untuk memperdalam agama Islam (tafaqquh fid dien). Keempat, madrasah sebagai lembaga kaderisasi dan mobilisasi umat.[26]

Dengan demikian pantaslah madrasah belum dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan madrasah surut dan tenggelam, bahkan sudah melangkah sedikit lebih maju. Hal ini dapat dipandang bahwa madrasah telah menerapkan manajemen berbasis sekolah, yang disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan dimana madrasah itu berada.

Meskipun demikian madrasah perlu melakukan pembaruan, hal ini diungkap oleh Samsul Nizar, dengan jalan, pertama melakukan formalisasi dengan cara menegerikan sejumlah madrasah swasta sesuai dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah baru. Kedua, melakukan strukturisasi madrasah swasta dengan cara mengatur penjenjangan dan perubahan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[27]

Apa yang diusulkan oleh Samsul Nizar dilatarbelakangi oleh keadaan madrasah yang belum mempunyai kurikulum yang belum tersandar dengan baik, termasuk penjenjangan dan struktur yang tidak seragam. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa perlu pembaruan pada pendidikan madrasah. Akan tetapi di sisi lain, madrasah mempunyai posisi kuat dalam hal pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.[28] Hal ini mungkin satu kelebihan madrasah pada waktu itu, karena pendidikan madrasah tidak memberlakukan manajemen yang sama untuk setiap madrasah.

 

 

 

C. Eksistensi Madrasah Era 1970 -1980

Sekitar akhir tahun 70-an dan akhir 80-an, pemerintah Orde Baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Usaha tersebut diwujudkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan upaya memperkuat struktur madrasah, kurikulum dan jenjangnya, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekolah-sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1974 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.[29]

Tiga orang menteri tersebut adalah Menteri Agama A. Mukti Ali dengan Nomor. 6 tahun 1975, Menteri P dan K yang dijabat oleh Syarief Thajeb dengan Nomor. 037/U/1975, dan Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Amir Mahmud dengan Nomor.36 tahun 1975 tanggal 24 maret 1975. SKB tersebut berlaku untuk madrasah dan semua jenjang baik negeri maupun swasta, madrasah di lingkungan pondok pesantren dan di luar pesantren. Di antara tujuan SKB adalah, pertama Ijazah madrasah dapat mempunyai, pertama, Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum. Kedua, Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi. Ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang sama tingkatannya.[30] Dengan adanya keputusan tersebut, maka posisi madrasah setara dengan sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan akan lebih mempunyai nilai lebih jika pnegelolaan madrasah dioptimalkan secara maksimal.

Maka dalam ranga merespon SKB tersebut, maka disusun kurikulum madrasah tahun 1975 dengan perbandingan bobot alokasi waktu 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.[31] Dengan perbandingan tersebut, pada dasarnya madrasah mempunyai nilai lebih dibandingkan sekolah umum. Karena selain mempunyai standar pengetahuan umum yang sama, siswa madrasah mempunyai nilai positif, yaitu materi agama. Tentunya, jika hal ini dilakukan secara baik dan profesional, maka madrasah akan lebih berkualitas dan unggul. Dengan adanya SKB tiga menteri tersebut, maka eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah setara dengan sekolah umum yang dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

 

D. Kesimpulan

Diawali dari proses penegerian sejumlah madrasah oleh pemerintah RI pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1967, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, selangkah telah terlihat kebijakan pemerintah yang berkontribusi positif terhadap pendidikan Islam yang kemudian disusul dengan munculnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah dengan diakuinya ijazah madrasah yang memiliki nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kebijakan berikutnya terlihat dari SKB 2 Menteri yang memprioritaskan pada penyempurnaan kurikulum madrasah dan sekolah umum. Di sini madrasah sudah menjadi sekolah umum dengan menjadikan mata pelajaran agama sebagai ciri khas kelembagaannya. Namun persoalan yang muncul adalah penguasaan siswa madrasah baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap pelajaran umum dan agama menjadi serba tanggung. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan mendirikan MAPK yang akhirnya diubah namanya dengan MAK agar substansi lembaga pendidikan madrasah sebagai lembaga tafaqquh fiddin tetap dapat dilestarikan. Akhirnya, untuk lebih menyempurnakan sebuah sistem pendidikan tradisional yang utuh, maka dikeluarkanlah kebijakan­-kebijakan yang tertuang dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 sehingga men­jadikan madrasah (pendidikan Islam) benar-benar terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah dalam Pendidikan Agama, STAIN Cirebon Press: Jurnal lektur, Vol. 13 No.2 Desember 2007

Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: Angkasa Bandung, 2003

Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kalimah,1999

http://husnirahim.blogspot.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html

Jamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan,Yogyakarta: Suluh Press, 2005

Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1994, Cet. Ke-2

Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Samsul Nizar (editor), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2007

Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2010

Tamrin Kamal, Purifikasi Ajaran Islam pada Masyarakat Minangkabau, Padang: Angkasa Raya, 2006

Zakiah Daradjat (dkk.), Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985

 


[1] Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kalimah,1999, h.155

[2] Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan…, h.155

[3] Islam lebih diidentikkan dengan Timur Tengah, hal ini karena agama Islam bermula dari daerah tersebut. Pandangan tersebut berakibat adanya pengabaian secara tidak langsung terhadap perkembangan Islam di luar Timur Tengah. Sebagai misal daerah di luar Timur Tengah adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemeluk Islam terbanyak di dunia. Pengabaian dalam hal ini termasuk juga kajian mengenai Islam. Akan tetapi hal itu berubah seiring adanya transformasi budaya dan sosial yang ada di tengah masyarakat Islam, terutama melalui jalur pendidikan. Lihat Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: Angkasa Bandung, 2003, h. 96

[4] Abuddin Nata, Kapita Selekta…, h.97. Istilah pesantren berasal dari kata pe-santri-an, dimana kata “santri” berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari Bahasa Arab funduuq (فندوق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama “dayah”. Biasanya pesantren dipimpin oleh seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga Tuhan. Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata “Cantrik” (bahasa Sansakerta, atau mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut “Pawiyatan”. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren diunduh tanggal 2 Februari 2011.

[5] Kata masjid berasal dari bahasa Arab, sajada (fiil madhi) yusajidu (mudhari’) masaajid (masdar), yang mempunyai arti tempat sujud. Masjid dalam pengertian lebih luas adalah suatu tempat untuk bermunajat kepada Allah. Lihat Samsul Nizar (editor), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2007, h. 116

[6] Secara etimologi purifikasi berasal dari kata purification yang berarti pembersihan atau pencucian. Kata tersebut mempunyai kesamaan dengan puritanisme, yang mempunyai arti orang-orang yang berpegang teguh kepada peraturan-peraturan terhadap tata susila. Lihat Tamrin Kamal, Purifikasi Ajaran Islam pada Masyarakat Minangkabau, Padang: Angkasa Raya, 2006, h. 21. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Tamrin Kamal, sebagaimana dikutip dari The Advanced Learners Dictionary of Current English, bahwa puritan adalah orang yang sangat hati-hati tentang moral dan agama, dan memandang canda gurauan hidup sebagai dosa, berkeyakinan bahwa setiap orang harus bekerja keras. Pemahaman tentang purifikasi dan puritanisme mempunyai makna pembersihan, penyucian terhadap seuatu atuaran dari hal hal yang mungkin bertentangan dengan aturan itu sendiri.dengan demikian purifikasi mengacu kepada pembaharuan dari aspek pemurnian terhadap keyakinan, dan keteguhan dalam memegang aturan-aturan tata nilai. Pembaruan terkadang dikatakan juga sebagai modernisasi dan modernisme. Harun Nasution menyatakan dalam bukunya Pembaharuan Dalam Islam, bahwa modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti sebagai pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dapat dipahami bahwa arti modernisasi adalah usaha untuk mengubah sesuatu yang dianggap lama, usang dan diganti dengan sesuatu yang dianggap baru. Baru dalam arti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terbaru.

[7] Madrasah adalah bentuk dari pendidikan Islam. Madrasah merupakan tindak lanjut dari pendidikan berbasis masjid. Karena animo masyarakat Islam untuk belajar tinggi, maka masjid dirasakan tidak lagi kondusif untuk pembelajaran, maka dicarilah alternatif, dan alternatif tersebut adalah madrasah. Lebih lanjut lihat Ahmad Syalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terjemahan oleh Muchtar Jahja dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 106.

[8] Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, Jakarta : Kalam Mulia, 2010, h. 7 Bandingkan dengan pendapat George Makdisi, yang menterjemahkan kata madrasah menjadi tiga. Pertama, kata universitas, dalam pengertian awal merujuk kepada komunitas atau sekelompok sarjana atau mahasiswa. Kedua, merujuk pada sebuah bangunan tempat pendidikan setelah pendidikan dasar (pendidikan tinggi) berlangsung. Ketiga, izin mengajar (ijazah al tadris, licentia docendi) pada madrasah diberikan oleh syaikh secara personal tanpa kaitan apa-apa dengan pemerintah. Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…, h.8

[9] Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…, h.8

[10] A. Malik Fadjar, Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 230

[11] Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah dalam Pendidikan Agama, STAIN Cirebon Press: Jurnal Lektur, Vol. 13 No.2 Desember 2007, h. 203

[12] Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah…, h. 203

[13] Samsul Nizar dan Muhammad Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…, h. 23

[14] Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah…, h. 203. Lihat pula Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h.183

[15] Karel A. Steenbrink menyatakan paling tidak ada empat faktor yang menjadi pendorong gerakan pembaruan islam di Indonesia, pertama, faktor keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kedua, semangat nasionalisme untuk mengusir para penjajah. Ketiga, faktor untuk memperkuat gerakan ekonomiu, dosial, politik dan budaya. Keempat, faktor pembaruan pendidikan Islam. Lebih lanjut lihat, Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1994, Cet. Ke-2., h. 26-29. Pemerintah Belanda mengembangkan sekolah satu (Hollands Inlandssche School/HIS) dan Standard School). Sekolah ini didirikan untuk mencetak pegawai-pegawai pemerintah, pegawai perdagangan dan perusahaan. Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah tingkat lanjutan, seperti MULO dan AMS. Lihat Samsul Nizar dan M. Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…,h. 30-31

[16] Muhaimin, Pengembangan Kurikulum…, h.184

[17] Maksum, Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 98

[18] Sebagai contoh guru madrasah wajib mempunyai izin dari penguasa, di bidang kurikulum pelajaran harus dilaporkan kepada penguasa. Dengan adanya kooptasi dari pemerintah kolonial menimbulkan reaksi keras dari umat Islam. Seperti bersikap bertahan, menolak dan progresif. Lihat Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah…, h.203

[19] Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah…, h. 204

[20] Abdul Yunus, Menggugat Peran Madrasah…, h. 204

[21] Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar “Ir” pada 25 Mei 1926. Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul “Indonesia Menggugat”, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Lebih lanjut baca di http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soekarno.html.

[22] Cecep Koiruddin, “Politik Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Baru”, dalam, Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: Angkasa Bandung, 2003, h. 42

[23] Abuddin Nata, Kapita Selekta…, h. 43

[24] Jamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan, Yogyakarta: Suluh Press, 2005, h.8-10

[25] Samsul Nizar dan M. Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…,h. 40

[27] Samsul Nizar dan M. Syaifuddin, Isu-Isu Kontemporer…,h. 41

[28] Madrasah Berbasis Sekolah (School Based Management) atau MBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah/madrasah dan mendorong pengambilan kepututsan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah/madrasah, seperti guru, siswa, kepala sekolah/madrasah, karyawan, orang tua murid dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu madrasah. Landasan berfikir MBS adalah memberikan otonomi yang luas kepada madrasah/sekolah untuk membenahi pendidikannya dalam upaya mencapai kualitas optimal. MBS adalah paradigma baru dalam dunia pendidikan. Terutama sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini dapat dicermati adanya keputusan yang bersifat sentralistik. Baca, Haidar Putra Daulay, Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 112

[29] Maksum, Madrasah; Sejarah dan…, h. 132

[30] Hasyim, “SKB Tiga Menteri”, dalam Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: Angkasa, 2003, h. 51. Hal tersebut tertuang tertuang pada bab II pasal 2 ayat a,b dan c sebagai berikut: Ayat a: Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Ayat b: Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi. Ayat c: Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

[31] Zakiah Daradjat (dkk), Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985, h. 82

~ oleh ka uki pada 16 Desember 2012.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: