MELACAK AKAR KONFLIK ISLAM – KRISTEN DI INDONESIA

MELACAK AKAR KONFLIK ISLAM – KRISTEN DI INDONESIA

 

Oleh; Syukri Rifai, S.Pd.I

 

  1. 1.        Pendahuluan

Pasang surut hubungan Islam-Kristen dalam sejarah Indonesia merupakan persoalan yang perlu pengkajian serius. Potensi konflik di negeri yang masyarakatnya majemuk ini begitu banyak dan kompleks, sehingga acapkali terjadi tumpang tindih satu faktor penyebab dengan faktor lainnya. Tentu saja ini menyebabkan orang kesulitan mengidentifikasikannya. Contohnya pada kasus kerusuhan di Maluku. Satu pihak mengatakan faktor konfliknya adalah masalah agama dengan menafikan faktor politik, sebaliknya di pihak lain mengatakan faktornya adalah politik dengan menafikan sama sekali faktor agama. Padahal boleh jadi dua faktor —atau lebih— itu sama kuatnya dalam mewarnai persoalan Maluku. Dengan asumsi demikian, maka tak pelak muncul pertanyaan, kenapa dalam sejarah rakyat negeri ini friksi antara kalangan Islam dan Kristen di Indonesia seperti tak habis-habisnya terjadi.

Seperti dikatakan banyak pihak, tidak ada hubungan antar umat beragama yang lebih intens dikaji para cendekiawan daripada hubungan antara kaum Muslimin dengan kaum Ahli Kitab, khususnya antara Islam dan Kristen. Sebab sepanjang sejarah, tak pernah terjadi ketegangan dan konflik yang lebih besar daripada antar pemeluk dua agama ini. Konflik itu bahkan pernah menghebat dalam bentuk peperangan berabad-abad, yang terkenal dengan nama Perang Salib (Crusade). Padahal, secara teologis, dua agama ini sama-sama berakar pada ajaran Nabi Ibrahim, sama-sama mengklaim sebagai agama monoteis dan sama-sama diakui sebagai agama langit (samawi). Maka tak heran hal ini menjadi topik pembicaraan yang tak habis-habisnya dibahas dalam berbagai forum diskusi.

  1. 2.        Sejarah Masuknya Islam dan Kristen di Indonesia
    1. a.      Islam

Ada tiga teori yang menganalisis tentang masuknya Islam ke Nusantara, Teori Gujarat, Teori Mekkah dan Teori Persia. Ketiga teori tersebut mencoba memberikan
jawaban permasalahan tentang masuknya agama Islam ke Nusantara, dengan perbedaan pendapatnya: Pertama, mengenai waktu masuknya agama Islam. Kedua, tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam. Ketiga, tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara.

Teori Gujarat (India)

Teori ini dinamakan Teori Gujarat, bertolak dari asal negara yang membawa Islam ke Nusantara. Adapun peletak dasar teori ini kemungkinan besar adalah Snouck Hurgronje, dalam bukunya L’Arabie et les Indes Neerlandaises. Hurgronje menitikberatkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan: Pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang Indonesia-India telah lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatra memberikan gambaran hubungan antara Sumatra dengan Gujarat.[1]

Pandangan Snouck Hurgronje ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap para sejarawan Barat, dan berpengaruh juga terhadap sejarawan Indonesia. Teori Gujarat umumnya menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Pendapat ini berdasarkan bukti batu nisan Sultan pertama dari Kerajaan Samudera Pasai, yakni Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 1297. Pendapat yang mengatakan bahwa nisan di Pasai tersebut becorak Hinduistis semakin menguatkan Teori Gujarat(India). Selain itu ajaran mistik Islam yang berkembang di Nusantara diakui dikembangkan oleh orang-orang India yang telah memeluk Islam.

Dari berbagai argumen Teori Gujarat yang dikemukakan oleh beberapa sejarawan, terlihat bahwa analisis mereka bersifat Hindu Sentris, karena beranggapan bahwa seluruh perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama di Nusantara tidak lepas dari pengaruh India.[2]

Teori Mekkah

Kemudian, teori Gujarat mendapat kritik dan koreksi dari Hamka[3] yang melahirkan teori baru, yakni Teori Mekkah. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Nusantara. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata, dan Mekkah sebagai pusat, atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Analisis Hamka berbeda dengan sejarawan dan orientalis Barat, dengan menambahkan pengamatannya pada masalah Mazhab Syafi’i, sebagai mazhab yang istimewa di Mekkah dan mempunyai pengaruh yang terbesar di Nusantara. Hal ini tidak dibicarakan secara mendalam oleh sejarawan Barat sebelumnya. Selain itu, Hamka menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13, karena di Nusantara pada abad ke-13 telah berdiri kekuatan politik Islam, yaitu kerajaan Samudera Pasai. Dan menurutnya tidak mungkin dalam waktu singkat setelah kedatangannya umat Islam telah mampu membangun sebuah kekuatan politik. Jadi masuknya agama Islam ke Nusantara menurut Hamka tidak terjadi pada abad ke-13, melainkan jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-7.

Pendapat ini didasarkan pada peranan bangsa Arab dalam perdagangan di Asia yang dimulai sejak abad ke-2 SM. Peranan ini tidak pernah dibicarakan oleh para penganut Teori Gujarat. Tinjauan Teori Gujarat menghapuskan peranan bangsa Arab dalam perdagangan dan penguasaan lautan, yang telah lama mengenal Samudera Indonesia daripada bangsa-bangsa lainnya. Dari ahli geografi Arab seperti Abu Zaid Al- Balkhi (934), Ibnu Hauqal (975), dan Maqdisi (985), kita mendapatkan informasi tentang peta bumi yang telah dimiliki oleh bangsa Arab, yang di dalamnya terdapat Samudera Indonesia.[4]
Teori Persia

Teori Persia lebih menitikberatkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Kesamaan kebudayaan itu antara lain:

Pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan syi’ah atas kematian Husain. Biasanya diperingati dengan membuat bubur Syura. Di Minangkabau bulan Muharram disebut juga bulan Hasan-Husain.

Kedua, adanya kesamaan ajaran antara ajaran Syaikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj, sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada 310H/922M, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi, sehingga memungkinkan Syaikh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya.

Ketiga, penggunan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab, untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam pengajian Al-Qur’an tingkat awal.
Teori Persia mendapat tentangan dari berbagai pihak, karena bila kita berpedoman kepada masuknya agama Islam pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Sedangkan, saat itu kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan berada di Mekkah, Madinah, Damaskus dan Baghdad. Jadi, belum memungkinkan bagi Persia untuk menduduki kepemimpinan dunia Islam saat itu.[5]

Akhirnya, dari beberapa teori tersebut, mari kita simak beberapa simpulan yang dikemukakan oleh Azyumardi Azra[6] berikut ini: “Pertama, Islam dibawa langsung dari Arabia; kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyiar “professional” – yakni mereka yang memang secara khusus bermaksud menyebarkan Islam; ketiga, yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa; dan keempat, kebanyakan para penyebar Islam “professional” ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13.” Jadi dengan mempertimbangkan berbagai uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa mungkin benar Islam memang telah diperkenalkan awal mula sejak abad-abad pertama Hijriyah (sekitar abad ke-7 M), namun akselerasi persebaran Islam secara nyata baru terjadi sekitar abad ke-12 M dan masa-masa selanjutnya.

  1. b.      Kristen

Sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbenturan antara dunia Islam dan dunia Barat sejak abad pertengahan. Selanjutnya, dengan kemajuan bidang militer dan kemaritiman bangsa-bangsa Barat, sejarah pelayaran dan kolonisasi akhirnya dimulai. Beberapa peristiwa penting yang lekat dalam ingatan yang melatar-belakangi hal ini antara lain: (1) Konsili Clermont tahun 1095 M dimana Paus Urbanus II mendeklarasikan Perang Salib melawan dunia Islam; (2) Konstantinopel, pusat imperium Bizantium, direbut Sultan Muhammad II tahun 1453 M; (3) Bulla Paus berjudul Romanus Pontifex tertanggal 8 Januari 1455 M yang berisi pernyataan menghadiahkan Afrika untuk dikristenkan oleh Portugis; (4) Kota Granada lepas dari kekuasaan Islam tahun 1492 M; (5) Bulla Paus berjudul Inter Caetera Divinae tahun 1493 M membagi dunia menjadi dua bagian, masing-masing untuk Portugis dan Spanyol; (6) Perjanjian Tordesillas tanggal 7 Juni 1494 M, menguatkan Bulla Paus tahun 1493 M, memberi hak istimewa kepada dua bangsa tersebut untuk melakukan conquistadores (penaklukan).[7]

Ada 3 (tiga) fase masuknya Kristen ke Indonesia yang kesemuanya tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemaritiman di tanah air dan dunia pada umumnya: Pertama, melalui kiprah Gereja Timur Nestorian yang ditengarai sempat muncul di Sibolga Sumatera Utara sekitar abad ke-16. Kedua, masuknya Katholik Roma melalui jasa ordo Jesuit di bawah payung organisasi Society of Jesus dan ordo Dominikan yang turut hadir bersama armada Portugis. Ketiga adalah Kristen Protestan yang muncul bersamaan dengan armada pelayaran Belanda.[8]

Portugis pertama kali singgah di Malaka tahun 1509 M setelah sebelumnya menaklukkan kerajaan Goa di India. Ini berarti Portugis hadir di Indonesia hampir satu dekade setelah Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Demak di pulau Jawa. Tahun 1511 M Malaka sudah dapat dikuasai oleh Portugis di bawah Afonso de Albuquerqe (1459-1515 M). Salah satu yang ikut dalam rombongan itu adalah seorang pendeta Katolik, Francisus Xaverius yang bekerja untuk menyebarkan ajaran Katolik di Ambon.[9] Dua tahun kemudian, Pati Unus putra Raden Patah memimpin armada menyerang kekuasaan Portugis di Malaka, tetapi berakhir dengan kegagalan. Berikutnya Portugis bergerak untuk menguasai daerah rempah-rempah yang berpusat di Maluku (berasal dari istilah bahasa Arab: Jazirat al-Mulk, yakni kepulauan raja-raja). Di daerah ini khususnya Ambon, melalui peran ordo Jesuit hingga tahun 1560 M, tercatat ada sekitar 10.000 orang yang memeluk Katholik dan bertambah menjadi 50.000 hingga 60.000 pada tahun 1590 M. Sementara ordo Dominikan mampu mengkristenkan sekitar 25.000 orang di kepulauan Solor.[10]

Sementara kerajaan Belanda yang karena situasi politik dan perekonomian negaranya terdorong untuk melakukan pelayaran sendiri mencari sumber rempah-rempah di dunia Timur. Tercatat bahwa Belanda muncul pertama kali di Banten sekitar tahun 1596 M. Selanjutnya, tahun 1602 M kongsi dagang VOC mereka dirikan. Kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia (mereka menyebutnya Hindia Belanda) bertahan sampai akhirnya bangsa Jepang memaksanya menyerah pada tahun 1942 M. Demi stabilitas dan kelanggengan kekuasaannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam politiknya dikenal berupaya untuk berlaku netral atau menjaga jarak yang sama dengan agama-agama yang ada. Tetapi, kesan bahwa Pemerintah Hindia Belanda pun mengemban misi kristenisasi (zending) memang tak sepenuhnya dapat dieliminasi dari wacana umum karena dalam sejarahnya ada fakta-fakta yang menunjukkan korelasi di antara keduanya. Sebagai misal apa yang ditulis oleh O. Hashem tentang sambutan Alexander W.F. Idenburg yang kelak diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Idenburg sempat mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk melanjutkan penjajahan adalah pengkristenan.[11]

  1. 3.        Konflik Islam – Kristen yang muncul di Indonesia
    1. a.    Ambon

Mitos selama ini, hubungan umat Islam dan Kristen di Maluku adalah yang paling harmonis sedunia. Konon dengan tradisi pela gandong, ketika umat Islam membangun masjid, umat Kristen turut serta bergotong-royong. Begitu pula saat umat Kristen membangun gereja, umat Islam tak segan-segan menyingsingkan baju membantunya.[12]

Konflik sosial dan politik itu kadang kala dibumbui oleh isu religius, dan berubah menjadi kekerasan antar umat beragama yang penuh dengan pertumpahan darah. Konflik di Ambon tidak bisa dilepaskan dari konflik yang terjadi di Jakarta sebelumnya. Kerusuhan di Jakarta pada bulan November 1998 telah menghancurkan sebuah bangunan masjid, 11 gereja, 2 sekolah Kristen, kendaraan, dan barang-barang lain serta pembakaran atau penghakiman massa terhadap lebih dari selusin orang Kristen (khususnya yang berasal dari Ambon). Awal tahun 1999, terjadi konflik Islam-Kristen dengan skala yang sangat besar di Ambon sendiri dan di daerah-daerah sekitarnya. Para pemimpin agama dari kedua belah pihak tidak mampu meredakan emosi di sana.

Maret 1999, terdapat demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menyerukan dilancarkannya jihad (perang suci) untuk mempertahankan kaum muslim Ambon dari serangan orang Kristen. Di bulan April, sebuah bom meledak di Masjid Istiqlal pada jam shalat. Dan berikutnya, kekerasan di Ambon meluas yang kemudian melahirkan Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja’far Umar Thalib.[13]

  1. b.   Poso

Kabupaten Poso tergolong berpenduduk sangat heterogen. Sebelum konflik terjadi, aneka etnis maupun agama hidup rukun dalam harmoni sosial yang sangat terjaga. Walau suku Pamona, yang boleh dikatakan sebagai pribumi Tanah Poso, mendominasi entitas suku yang ada di Poso, namun pergesekan antar etnis nyaris tak pernah ada. Kalaupun konflik pernah terjadi, bentuk maupun besaran konflik itu tak pernah mengusung nama suku, apalagi agama.

Namun dalam sejarah modern bangsa ini, konflik di Poso tercatat sebagai konflik etno-religius yang berdurasi paling lama dengan korban paling besar. Sejak awal pergantian tahun 2005 Poso terus digoyang. Peristiwa peledakan bom di Pasar Tentena meminta korban 21 orang. Kemudian di bulan Agustus 2005 dua orang mati ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Untuk itu, upaya rekonsiliasi jelas diperlukan.[14]

Dan, jika dicermati lebih dalam kasus Poso sebenarnya memiliki akar konflik yang berlapis. Dalam kasus ini dianalogikan seperti piramida konflik yang bertingkat tiga. Pada lapisan/ tingkat yang paling dasar terdapat dua transformasi utama yang telah merubah wilayah Poso secara fundamental. Transformasi mendasar inilah sebenarnya yang merupakan akar dari permasalahan konflik Poso. Pada lapisan/tingkat berikutnya beroperasi sejumlah faktor-faktor etnis dan agama yang saling terkait dengan faktor-faktor politik. Dan terakhir, pada lapisan/tingkat teratas ditemukan faktor-faktor pemicu (provokator) serta stereotip-stereotip labelling psikologi sosial dan dendam yang semakin menguat seiring dengan berkepanjangnya kekerasan yang semakin bengis.[15]

Pada lapisan dasar primida konflik Poso ini ditemukan berbagai transformasi mendasar yang merubah wajah Poso untuk selamanya. Transformasi ini ada dua jenis yaitu; Pertama, transformasi demografik; walaupun Poso telah dimasuki oleh pendatang Kristen dan Islam sejak masa pra-kolonial, proporsi migrasi yang signifikan baru terjadi pada masa Orde Baru sejak dibangunnya prasarana jalan trans-Sulawesi dan pembangunan berbagai pelabuhan laut dan udara. Para pendatang ini masuk dari arah Utara dan Selatan, akibatnya proporsi pendatang terutama yang beragama Islam semakin besar mendekati proporsi umat Kristen baik di Poso Pesisir maupun di Pamona Selatan. Umat Kristen yang banyak mendiami wilayah tengah Poso merasa terjepit dan terancam.
Kedua, transformasi ekonomi; kegiatan perdagangan secara perlahan, tapi pasti mulai mengambil alih peran ekonomi pertanian. Sektor perdagangan terpusat di perkotaan lebih banyak dikuasai pendatang beragama Islam. Keadaan ini makin menebalkan rasa keterdesakan dari penduduk asli yang berbasis pertanian dan beragama Kristen.[16]

Kemudian, kedua transformasi mendasar di atas secara kebetulan melibatkan kedua umat beragama di Poso berhadap-hadapan secara diametral. Kenyataan transformasi struktural kemudian mengendap dalam kesadaran kolektif masing-masing umat beragama. Tepat pada saat inilah para warga setiap umat itu kemudian mulai bertarung. Pertama pertarungan itu dilakukan dalam arena politik dengan memperebutkan berbagai posisi strategis baik dalam partai-partai politik maupun dalam pemerintahan. Selama masing-masing pihak berhasil meraih posisi-posisi strategis itu secara berimbang, dan karena itu dirasakan adil dalam wujud power sharing pertarungan itu tidak meletup dalam bentuk kekerasan fisik. Berakhirnya masa jabatan Bupati lama dan dimulainya pemilihan bupati dan sekwilda baru membuka peluang pertarungan baru yang ternyata gagal diselesaikan secara politik. Maka berubahlah pertarungan itu menjadi pertarungan fisik yang berdarah-darah.[17]

Kalau dicermati lebih dalam, pada lapisan puncak hanya faktor pemicu bukan akar permasalahan. Perkelahian antar pemuda dari kedua belah pihak hanyalah pemicu yang memancing magma struktural bergerak ke permukaan. Apalagi ditambah dengan kekecewaan institusional yang telah lama menumpuk di pihak umat Kristen. Kegamangan umat Kristen menerima kenyataan baru yang mengancam keharmonisan hidup di Poso. Ketika korban mulai berjatuhan maka roda-roda spiral kekerasan pun menjadi lepas kendali. Dendam semakin menumpuk. Hal ini kemudian berulangkali disulut oleh para provokator. Akibatnya, kekerasan menjadi semakin bengis, keji dan tak berkesudahan sampai berjilid-jilid. Untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi di Poso, telah diupayakan beberapa forum dan pertemuan baik oleh masyarakat dan pemerintah lokal maupun pemerintah pusat sebelum terwujudnya deklarasi Malino.[18]

Kemudian, proses upaya perdamaian sebelumnya tidak melibatkan para komandan lapangan dari kedua pihak yang bertikai. Upaya perdamaian pra-Malino bersifat elitis dan seremonial–manipulasi beberapa jargon budaya lokal secara artifisial. Proporsi pemimpin yang menginginkan perdamaian masih jauh lebih kecil dari proporsi mereka yang terus ingin berperang, karena mengeruk keuntungan, termasuk keuntungan finansial.[19]

Terwujudnya perjanjian damai secara permanen yang dikenal dengan “Deklarasi Malino untuk Poso” di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada 18-20 Desember 2001 tidak terlepas dari adanya inisiatif lokal yang tulus dan kuat untuk menghentikan siklus kekerasan di Poso. Hal ini terutama terlihat dari keinginan pemimpin suku Pamona yang beragama Kristen yang terlebih dahulu mengambil inisiatif melobi pemerintah pusat (Menko Polkam dan Menko Kesra) untuk mengupayakan perdamaian di Poso. Hal in juga didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa semakin terdesaknya posisi umat Kristen terutama setelah kedatangan Laskar Jihad dari luar Poso. Sesungguhnya kedua belah pihak menyadari bahwa tidak ada pihak yang menang (sama-sama kalah) dalam konflik ini.[20]

Keinginan tersebut direspon oleh pemerintah pusat melalui Menko Polkam dan Menko Kesra. Posisi sosial dan politik dari Menko Kesra Jusuf Kalla sebagai motor utama pemerintah pusat dalam proses Malino. Patut diingat bahwa konflik Poso meledak akibat ulah dari elit politik lokal, khususnya elit politik Golkar setempat dalam kasus pemilihan Bupati Poso yang baru. Dengan latar belakang yang dimiliki oleh seorang Jusuf Kalla sebagai seorang ketua DPP Golkar, politisi dan pebisnis yang berpengalaman asal Bugis yang memiliki jaringan yang luas di Sulawesi, memiliki tutur kata dengan bahasa yang sederhana menjadi suatu nilai tambah bagi keberhasilan proses perdamaian Malino. Terwujudnya perjanjian damai Malino inilebih kepada kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik kekerasan di Poso, pemerintah hanya memfasilitasi perundingan damai tersebut.[21]

Esensi penting dari isi deklarasi damai Malino ini disebutkan bahwa kelompok Muslim dan Kristiani dengan hati lapang serta jiwa terbuka sepakat menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Mereka juga wajib mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar serta meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Guna menjaga agar suasana damai, mereka menolak pemberlakuan keadaan darurat sipil dan campur tangan pihak asing. Mereka sepakat menghilangkan semua fitnah dan ketidak-jujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Disepakati juga tentang hak hidup di Poso yang tersirat dari adanya pernyataan bahwa Poso adalah bagian integral dari NKRI, karena itu setiap warganegara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat-istiadat setempat. Semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah sebagaimana sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.[22]

Keberhasilan perjanjian damai di Malino disambut baik oleh semua pihak. Dalam mengimplementasikan butir-butir kesepakatan deklarasi Malino, pemimpin kedua belah pihak bersama dengan pemerintah dan seluruh organisasi masyarakat adat setempat sepakat untuk bekerjasama melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat Poso. Upaya pemulihan pasca deklarasi Malino telah dilakukan dan secara berangsur-angsur para pengungsi telah kembali ke desanya, kehidupan masyarakat setempat sudah kembali normal dan persaudaraan diantara kedua kelompok masyarakat yang sempat bertikai kembali harmonis, pemerintah pusat dan daerah telah membangun kembali sarana dan prasarana publik yang sempat dirusak dan kehidupan perekonomian serta pemerintahan kembali normal. Pihak Polri dan TNI terus berupaya memulihkan kondisi keamanan dan melakukan penegakan hukum. Usaha-usaha pengembangan perdamaian pada masyarakat dengan sifat dasar yang berbeda. Di satu pihak pendekatan budaya tampaknya cukup efektif. Dalam pemahaman seperti ini, dapat dimengerti mengapa kerukunan masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Poso dapat berproses lebih cepat dibandingkan dengan proses kerukunan masyarakat di kecamatan-kecamatan lainnya.[23]

Langkah awal pemerintah dalam rangka penanganan pengungsi Poso pasca deklarasi Malino antara lain: a) Penyelesaian permasalahan pengungsi melalui upaya rekonsiliasi yang intensif serta dukungan dari berbagai pihak baik yang tertikai, lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk mengupayakan situasi yang lebih kondusif; b) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penyelesaian masalah pengungsi secara menyeluruh; c) Implementasi pelaksanaan deklarasi Malino yang meliputi rehabilitasi prasarana dan sarana umum serta rehabilitasi perumahan.[24]

 

  1. c.    Ciketing

Sebagaimana diberitakan Harian Kompas[25], dalam jumpa pers di gedung utama Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo (kini Kapolri) menuturkan kronologi peristiwa di Ciketing. Berikut kronologi runtutan peristiwa yang berkaitan erat dengan permasalahan sebelumnya:

Tahun 1990-an

Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing Bekasi menggunakan sebuah rumah untuk tempat kebaktian. Rumah itu beralamat di Perumahan Puyuh Raya F 14 RT 1 RW 15, Pondok Timur Indah, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Jemaat ini  menempati rumah itu selama 20 tahun-an. Masyarakat sekitar mengeluhkan aktivitas jemaat HKBP. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk membuat macet dan masyarakat terganggu. Tidak juga muncul solusi, mereka kemudian mengajukan keluhan sampai ke Pemerintah Kota Bekasi. Sementara rumah tetap dipakai jemaat HKBP Ciketing Bekasi.[26]

1 Maret 2010

Pemerintah Kota Bekasi menyegel rumah di Perumahan Puyuh Raya karena peruntukannya sebagai rumah tinggal, bukan tempat ibadah.

2 Juli 2010

Segel yang kedua dilakukan Pemerintah Kota Bekasi karena jemaat HKBP masih berkegiatan di rumah tersebut meski sudah disegel.

11 Juli 2010

Jemaat HKBP Ciketing Bekasi melakukan kebaktian di lahan kosong di Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi. Lahan kosong ini milik salah seorang jemaat. Jarak dari rumah di Perumahan Puyuh Raya ke lahan kosong sekitar 3 kilometer. Mereka berturut-turut melakukan ibadah di tempat tersebut.[27]

8 Agustus 2010

Sekitar 1.000 orang dari Forum Umat Islam (FUI) memprotes jemaat HKBP. Terjadi saling dorong antarkedua komunitas ini. Pendeta Luspida kemudian melaporkan kasus penyerangan ini ke Mabes Polri. Kasus kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, dan belum ada tersangka dari kasus ini.

Kerawanan situasi ini diantisipasi oleh Polres Metro Bekasi. Polisi menjaga lahan kosong pada setiap minggu berikutnya saat jemaat HKBP beribadah. Masyarakat juga tidak melakukan protes seperti sebelumnya.[28]

12 September 2010

Jemaat HKBP berjalan dari rumah di Perumahan Puyuh Raya menuju lahan kosong Ciketing Bekasi. Kegiatan ini dipimpin oleh Brigadir Satu Galih Setiawan. Sekitar pukul 08.40 ada empat orang naik sepeda motor. Salah satu dari mereka menusuk Penatua Hasian Lumban Toruan Sihombing di bagian perut.

Briptu Galih, yang ada di depan, memutar sepeda motor dan menaikkan Hasian Sihombing ke sepeda motor dibantu Pendeta Luspida Simanjuntak. Saat hendak beranjak menuju rumah sakit, pelaku dengan sepeda motor kembali lagi, dengan balok kayu memukul Pendeta Luspida. Ia mengalami luka pada bagian kepala belakang, punggung, dan kening.[29]

14 September 2010

Polisi menetapkan sembilan tersangka penganiayaan, yakni AF, DTS, NN, KN, HDK TOLE, HDN S, ISM, PN, dan KA. Orang yang melakukan penusukan terhadap Hasian Lumban Sihombing masih dalam penyelidikan.[30]

 

  1. 4.        Sebab dan akibat munculnya konflik
    1. a.    Ideologi/dogma

Wilfred Cantwell Smith sebagaimana dikutip oleh B. J. Boland, menegaskan, “tidak pernah terjadi di manapun di lingkungan dunia Islam, (mungkin dengan pengecualian di  Indonesia) kaum muslimin merasa bahwa rekan senegaranya yang bukan beragama Islam adalah ‘salah seorang dari kita’. Dan dimanapun kaum minoritas tidak merasa diterima.”[31]

Mungkin yang menjadi pembeda dengan keadaan di manapun di belahan dunia lainnya bahwa umat Islam di Indonesia tidak dapat mengabaikan begitu saja kehadiran gereja-gereja Kristen di negaranya. Sebelum tahun 1945 umat Kristen dipandang oleh umat Islam sebagai ‘termasuk pihak sana’, yaitu di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, banyak orang Kristen yang berdiri di depan dalam perjuangan kemerdekaan bersama dengan umat Islam dan kaum nasionalis lainnya. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa orang Kristen Indonesia juga bisa menjadi orang Indonesia sejati dan patriot yang baik. Melalui cara tersebut (baca: perjuangan melawan kolonial), menurut B.J. Boland, orang Islam dan Kristen di Indonesia saling mengenal dan saling menghormati sebagai rekan senegara, dan hubungan keduanya untuk pertama kalinya menjurus ke arah yang menyenangkan.[32]

Pasca-kemerdekaan hubungan umat Islam dan Kristen kembali memunculkan pertentangan. Namun, pertentangan ini lebih mengarah kepada ideologi (dogma-dogma) apologis. Hal ini terealisasi dalam penerbitan-penerbitan yang muncul diantara umat Islam dan Kristen. Di kalangan Islam, diantaranya penerbitan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dua buku karya Djarnawi Hadikusumo, Kristologi dan Sekitar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Buku kecil Hasballah Bakry berjudul Yesus Kristus menurut Islam dan Kristen dan buku karangannya yang lebih penting yang membahas kegelisahan pengarang terhadap banyaknya pemuda muslim yang beralih ke agama Kristen dengan judul Yesus di Dalam Quran dan Muhammad di Dalam Injil membuat pertentangan ini makin meruncing. Bahkan, tak hanya buku, tetapi pamflet-pamflet kecil pun muncul seperti  pamflet yang dikeluarkan oleh Japi (Jajasan Penyiaran Islam) di Surabaya dengan judul Juru Selamat dan Salib, Wafatnya Juru Selamat, dan Universitas Al-Azhar; Terompet Kematian dari Lembah Qumran. Dari kalangan Kristiani muncul tulisan karya pendeta Dr. J. Verkuyl, Tentang Interpretasi Iman Kristen Kepada Orang-orang Islam. Karya ini sengaja dipersiapkan untuk orang-orang Kristen berdialog dengan umat Islam.[33]

Selain itu, konsep jihad dalam pemaknaan berperang secara fisik untuk membela agama Islam turut membentuk paradigma dogmatis di masyarakat yang bisa menumbuhkan dengan subur benih-benih konflik di kalangan Umat Islam terhadap pemeluk umat beragama lainnya. Hal ini pun berlaku di kalangan Kristiani yang memiliki pemahaman dogmatis tentang tugas menyebarkan ajaran Yesus sebagai tugas yang suci sehingga acap kali mengacuhkan kepercayaan agama lainnya yang telah ada sebelumnya.

 

  1. b.   Sosial Ekonomi

Mencermati kasus di Poso, kita bisa melihat salah satu akar penyebabnya adalah terjadinya pergeseran lokasi kegiatan ekonomi dari Poso Kota (lama) ke Poso Kota (baru) yang berimplikasi terhadap penguasaan aktivitas ekonominya, karena ada kecenderungan bahwa berpindahnya pusat pemerintahan (daerah) mengundang bergesernya pusat-pusat perekonomian dan perdagangan mendekati pusat-pusat pemerintahan. Singkatnya terjadi akumulasi kegiatan di pusat pemerintahan baru, yang notabene mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Sementara itu, kesenjangan sosial ekonomi diawali dengan masuknya pendatang ke Poso yang berasal dari Jawa, Bali, Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Utara dan Gorontalo. Para pendatang yang masuk ke Poso umumnya beragama Protestan dan Muslim. Kelompok yang disebut pertama berasal dari wilayah Toraja yang masuk ke Poso dari arah Selatan dan dari Minahasa serta Sangir Talaud dari arah Utara. Sedangkan pendatang Muslim umumnya berasal dari arah Selatan, yaitu suku Bugis yang telah bermigrasi sejak masa pra-kolonial, maupun suku Gorontalo dari arah Utara. Karena itu, wilayah Poso Pesisir dan Kota Poso serta Pamona Selatan cukup banyak desa-desa Kristen dan desa-desa Islam berselang-seling dan bertetangga di satu pihak sedangkan wilayah Pamona Utara sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Poso Pesisir dan Kota Poso serta ke Barat dengan wilayah Lore Utara dan Lore Selatan yang sangat didominasi oleh mayoritas Kristen. Jadi secara geografis, umat Kristen yang mendiami bagian tengah (dalam) dari wilayah Poso terjepit baik dari arah Utara maupun Selatan dimana proporsi umat Islam semakin besar mendekati proporsi umat Kristen.[34]

Oleh karena pendatang umumnya lebih kuat, muda dan mempunyai daya juang untuk mampu bertahan di daerah baru. Maka, kedatangan para pendatang ini juga menyebabkan terjadinya peralihan lahan dari yang dahulunya atas kepemilikan penduduk asli, kemudian beralih kepemilikannya kepada para pendatang. Proses peralihan kepemilikan tersebut terjadi melalui program pemerintah dalam bentuk transmigrasi maupun penjualaan lahan-lahan pada para migran. Arus migrasi masuk ini cukup deras terjadi semenjak dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimana program transmigrasi dilakukan dan dibukanya jalur prasarana angkutan darat, Trans-Sulawesi. Dikembangkannya tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kakao (coklat) dan kelapa (kopra) oleh para pendatang tentunya telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan para pemiliknya. Walau penduduk asli mengikuti pola tanam yang sama dengan pendatang, akan tetapi penguasaan pemasaran hasil-hasilnya dikuasai oleh para pendatang. Penduduk asli merasa dirugikan dengan keadaan tersebut dilihat dari dua hal yaitu pertama, lahan pertaniannya sebagian telah beralih kepemilikannya kepada pendatang. Kedua, margin yang diperoleh dari hasil pertanian lebih besar dinikmati oleh para pendatang.

Tegasnya, konflik yang membawa kerusuhan dan kekacauan berkepanjangan jelas tak menguntungkan ekonomi masyarakat. Segala kebutuhan sehari-hari sulit didapat dan dengan harga yang semakin tak terjangkau. Hal ini menjadi kesempatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, mulai dari perdagangan senjata dan bahan peledak yang kian laris, sampai pada penjualan kebutuhan pokok yang makin mencekik leher. Jadi, ada saja pihak yang selalu berkepentingan (interesting group) untuk memelihara konflik itu.[35]

  1. c.    Politik

Konflik Poso menurut sebagian besar pengamat merupakan konflik horizontal antar agama, meskipun sebenarnya konflik tersebut tidaklah sesederhana itu, karena melibatkan juga persilangan antar etnik, baik lokal maupun pendatang dan kepentingan politik sipil maupun militer serta masuknya kekuatan luar, baik seperti Laskar Jihad maupun militer seperti satuan-satuan TNI dan Polri. Konflik tersebut berlangsung sejak tahun 1998 dan berlarut-larut sampai dengan enam jilid.

Oleh karena itu, konflik yang berkepanjangan di Ambon dan Poso, tak dapat dipungkiri lagi jelas berkaitan dengan kepentingan politik, baik lokal maupun tingkat nasional. Hal ini bisa kita lihat dari dua sudut, yakni kepentingan politik integritas bangsa dan kepentingan politik sesaat.[36]

Sayangnya, konflik Poso yang muncul di permukaan lebih dilihat dari aspek SARA (suku, agama, ras dan antar kelompok). Padahal bila diperhatikan secara cermat, konflik Poso lebih didasarkan pada kesenjangan politik pemerintahan dan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan politik pemerintahan pada dasarnya dipicu pergeseran pemegang tampuk pemerintahan daerah/lokal. Pergeseran pengendalian pemerintahan di kawasan Poso dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda kepada NKRI juga menggeser kepemimpinan dari etnis lokal (suku Pamona) ke etnis pendatang. Pergeseran ini juga berimplikasi terhadap proses rekrutmen pegawai negeri sipil daerah setempat.[37]

Sementara menurut Gerry van Kliken dari Koninklijk Instituut voor Taal (KITLV) Leiden, Belanda dalam konferensi internasional tentang konflik Asia Pasifik yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MOST, UNDP dan UNESCO di Jakarta 22 Oktober 2003 menyebutkan (didasarkan atas penelitiannya) bahwa konflik Poso yang terjadi tahun 1998 dan 2001 lebih didorong oleh eskalasi isu, baik melalui penyebaran informasi lewat jalur yang sudah terbentuk (difusi) maupun penyebaran antar komunitas yang sebelumnya tidak memiliki ikatan sosial (brokerage). Ikatan yang kemudian muncul antar komunitas ini membuat konflik Poso yang bermula dari pertengkaran dua pemuda mabuk menjadi konflik antar agama yang mendapat perhatian internasional.[38]

Sesungguhnya Nusantara ini tidak pernah sepi dari konflik komunal sejak tahun 1950-am. Konflik sejenis ini telah banyak terjadi di masa Soekarno, Soeharto sampai sekarang. Konflik antar suku di Kalimantan telah mulai terjadi sejak tahun 1950-an dengan puncaknya pada konflik etnis di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Konflik terakhir terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah adalah yang ke-16 kalinya. Masih di masa Orde Baru, terjadi berbagai pertikaian bernuansa agama di Jawa seperti di Situbondo, Tasikmalaya dan Pekalongan. Konflik antar umat beragama juga terjadi secara terbatas di Halmahera Utara. Sedangkan di Poso sendiri, ada dua gejolak antar umat beragama masing-masing pada tahun 1992 dan 1995.[39]

Dengan demikian, setiap konflik komunal pada masa Orde Baru relatif dapat diredam. Keberhasilan menumpas setiap konflik SARA di masa Orde Baru merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan “keamanan dan ketertiban umum” (general security and order) bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh bagian Nusantara. Upaya ini dilakukan dengan (a) mengoperasikan seperangkat lembaga-lembaga hegemonik-ideologis; (b) menciptakan suatu mesin politik raksasa yang bernama Golkar dengan berbagai organisasi massa turunannya serta dengan (c) menggerakkan serangkaian mesin penundukan dengan kekerasan. Strategi utama yang diterapkan adalah strategi umum yang lumrah dipakai oleh rezim otoriter “bagi-bagi berkah dan gebuk” (stick and carrot strategy).[40]

Kemudian, pada era reformasi yang mulai bergulir sejak 1998 konflik bernuansa etnis/kedaerahan dan agama meningkat. Hal ini lebih disebabkan akumulasi ketidak-adilan dalam proses politik dan distribusi kekuasaan serta ketidakadilan dalam menikmati hasil pembangunan. Rakyat (khususnya di daerah) relatif lebih gampang terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan menjadi anarkis, apalagi isu yang dihembuskan sengaja bernuansa etnis dan agama. Dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, konflik di Indonesia Timur jauh lebih sering. Hal ini disimpulkan bahwa keragaman suku di kawasan Indonesia Timur (547 suku) lebih tinggi dari Indonesia Barat (109 suku).[41]

 

  1. 5.      Dialog dan Upaya Membangun Kerukunan Umat

Charles Kimball (2003), penulis buku “When Religion Becomes Evil” sebagaimana dikutip Azyumardi Azra[42], mengemukakan bahwa usaha-usaha yang disengaja untuk terciptanya pengertian dam kerjasama di antara penganut kedua agama ini, seperti dialog antar-agama, merupakan tanda-tanda yang memberikan harapan.

Menurut Kimball, ada beberapa model dialog yang dapat dilakukan. Pertama, dialog parlementer (parliamentary dialogue), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta yang datang dari berbagai unsur masyarakat, baik lokal maupun internasional.

Kedua, dialog kelembagaan (institusional dialogue) yakni dialog diantara wakil-wakil institusi berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda.[43]

Ketiga, dialog teologi (theological dialogue). Dialog-dialog ini mencakup pertemuan-pertemuan untuk membahas persoalan teologis dan filosofis, misalnya “Pemahaman Kaum Muslim dan Kristen tentang Tuhan Masing-masing”, “Sifat Wahyu Ilahi”, “Tanggung Jawab Manusia dalam Masyarakat”, dan sebagainya.[44]

Keempat, dialog dalam masyarakat (dialogue in community) dan dialog kehidupan (dialogue of life). Dialog-dialog dalam kategori ini pada umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian “hal-hal praktis” dan “aktual” dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama, misalnya hubungan yang lebih patut antar agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang muncul dari perkawinan antar agama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama, atau nilai-nilai agama dalam pendidikan.[45]

Kelima, dialog kerohanian (spiritual dialogue). Dialog ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Bentuk spiritual yang mungkin lebih acceptable adalah melalui aspek esoteris agama. Dialog kerohanian semacam ini pada gilirannya dapat menumbuhkan saling pengertian antar penganut agama yang berbeda, bahkan terhadap penganut agamanya sendiri.[46]

  1. 6.      Penutup

Konflik-konflik yang muncul di Indonesia antara kubu Islam dan Kristen, tidak murni berakar dari faktor agama. Kita jangan lantas menyampingkan faktor-faktor lain; politik, ekonomi, kebudayaan atau bahkan individual interest yang boleh jadi itulah pemicu awal terjadinya konflik.

Dari ketiga konflik yang dibahas di atas, terlihat yang menjadi penyebab awal munculnya konflik tidak mesti berasal dari agama. Konflik di Poso bukan hanya disebabkan agama saja, tetapi juga faktor geografis, kondisi sosial, ekonomi dan juga politik turut menjadi faktor-faktor penyebab munculnya konflik. Hal yang hampir sama pun terlihat pada konflik Ambon. Sedangkan di Ciketing, selain faktor ideologi agama, kebijakan politik pemerintah juga turut andil dalam memperkeruh konflik.

Menurut penulis, konflik-konflik yang muncul di Indonesia dan identik dengan konflik agama tidak bisa digeneralisasi bahwa faktor agamalah yang menjadi akat terjadinya semua konflik itu. Atau dengan bahasa lain, konflik-konflik yang muncul tidak memiliki akar penyebab yang tunggal. Tetapi memiliki akar penyebab banyak (serabut), antara akar penyebab yang satu dengan akar penyebab yang lain saling menguatkan dan menyuburkan untuk tumbuhnya konflik itu.

Selain itu, yang patut dicermati adalah kondisi dan keadaan pasca konflik. Karena bagaimanapun, meski konflik-konflik bernuansa agama yang pernah muncul di Indonesia  telah bisa diredam, namun hal itu bisa muncul kembali di waktu yang akan datang jika tidak diantisipasi terlebih dahulu. Konflik-konflik penistaan agama yang banyak muncul belakangan ini pun bisa ditengarai sebagai konflik-konflik sejarah yang telah ada sebelumnya. Hal ini ibarat bara dalam sekam.

Dengan demikian, dialog-dialog antar lintas agama dan berbagai aliran dan pemahaman dalam internal agama itu sendiri perlu lebih diintensifkan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak konflik yang bisa muncul kapan saja. Dialog kerukunan beragama ini pun sangat urgen dilakukan untuk menyebarkan pemahaman saling menghormati dan toleransi di masyarakat agar kedamaian dapat terjalin di negara ini.

Wallahu a’lam.

 

 

  1. 7.      Bibliografi

 

Aritonang, Jan S., Dinamika Perkembangan Kristen (Protestan) di Indonesia, Disampaikan pada acara “Studi Agama-agama – Belajar Bersama Kelompok Antar-Iman”, di Manado, 19-22 November 2007

As, Muhammad Syamsu, Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya, Jakarta: Lentera, 1999, Cet. 2

Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XIII, Jakarta: Kencana, 2007, Edisi Revisi, Cet. III

Boland, B. J., Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, (terj.) Saafroedin Bahar, dari judul asli The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Jakarta: Grafiti Pers, 1985

Hamka, Sejarah Perkembangan Pemurnian Ajaran Islam di Indonesia, Teks Pidato ketika Menerima Gelar Doktor Honoris Causa (Dr.HC.) Tahun 1958 dari Universitas Al-Azhar Mesir, Jakarta: Tintamas, 1961

Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana Ke Aksi Nyata, Jakarta: Titahandalusia Press, 2002

Kahin, Audrey R., Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989

Laksmi, Brigitta Isworo (ed), Proses Pelapukan; Tantangan Indonesia Merdeka, Jakarta: Kompas, 2006

Morey, Robert A., The Islamic Invasion (Islam Yang Dihujat), Bekasi: Focus Muslimedia, 2004

Ricklefs, M. C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: Serambi, 2008, Cet. I

Suryanegara, Ahmad Mansur, Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1996, Cet. III

Thamrin A. Tomagola, Poso Titik Pusat Cincin Api Konflik Komunal di Indonesia Bagian Timur, Prolog Buku Suara dari Poso, YAPPIKA, Jakarta, 2003.

Tugiyono KS, dkk, Pengetahuan Sejarah Sosial 2, Jakarta: Grasindo, 2004

http://www.geocities.com/toelehoe/vandenend210305.htm

http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=7SS

http://indonesia.faithfreedom.org/forum/sejarah-masuknya-islam-ke-indonesia-t884/

http://nasional.kompas.com/read/2010/09/14/19584164/Inilah.Kronologi.Kasus.HKBP.Ciketing

 


[1] Drg. H. Muhammad Syamsu As, Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya, Jakarta: Lentera, 1999, Cet. 2, h. xxiv

[2] Lihat http://indonesia.faithfreedom.org/forum/sejarah-masuknya-islam-ke-indonesia-t884/ diunduh Kamis, 20 Januari 2011, tentang pendapat Snouck Hurgronje ini lihat pula Drg. H. Muhammad Syamsu As, Ulama Pembawa Islam…, h. xxiv

[3] Hamka, Sejarah Perkembangan Pemurnian Ajaran Islam di Indonesia, Teks Pidato ketika Menerima Gelar Doktor Honoris Causa (Dr.HC.) Tahun 1958 dari Universitas Al-Azhar Mesir, Jakarta: Tintamas, 1961, h. 1-4

[4] Muhammad Syamsu As, Ulama Pembawa …, h. xxvi-xxvii

[5] Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1996, Cet. III

[6] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XIII, Jakarta: Kencana, 2007, Edisi Revisi, Cet. III, h. 2-50

[7] Dr. Th. Van Den End, Sejarah Perkembangan Kristenisasi di Nusantara, lihat di http://www.geocities.com/toelehoe/vandenend210305.htm lihat juga tulisan Jan S. Aritonang, Dinamika Perkembangan Kristen (Protestan) di Indonesia, Disampaikan pada acara “Studi Agama-agama – Belajar Bersama Kelompok Antar-Iman”, di Manado dsk., 19-22 November 2007

[8] Ibid.

[9] Tugiyono KS, dkk, Pengetahuan Sejarah Sosial 2, Jakarta: Grasindo, 2004, h. 43

[10] Dr. Th. Van Den End, Sejarah Perkembangan Kristenisasi…

[11] Ibid

[12] Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, h. 242-244

[13] M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta: Serambi, 2008, Cet. I, h. 707-715

[14] P. Bambang Wisudo, “Konflik dan Kekerasan Tanah Air Mataku Indonesia”, dalam Brigitta Isworo Laksmi (ed), Proses Pelapukan; Tantangan Indonesia Merdeka, Jakarta: Kompas, 2006, h. 47-48

[15] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan Resolusinya”, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan RI, lihat di  http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=7SS

[16] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …”

[17] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …” lihat pula tulisan prolog M. Jusuf Kalla, “Merajut Kembali Benang Kasih Umat Beragama,” dalam Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana Ke Aksi Nyata, Jakarta: Titahandalusia Press, 2002, h. xii-xv.

[18] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …”

[19] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan…”

[20] M. Jusuf Kalla, “Merajut Kembali Benang…, h. xiv-xv

[21] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …”

[22] M. Goodwill Zubir, “Damai Tetap Lebih Baik” dalam Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana Ke Aksi Nyata, Jakarta: Titahandalusia Press, 2002, h. 98-99

[23] Salahuddin Wahid, “Menjaga Damai Pasca Malino”, dalam Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana Ke Aksi Nyata, Jakarta: Titahandalusia Press, 2002, h. 105-111

[24] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan Resolusinya”, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan RI, lihat di  http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=7SS

[31] B. J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970, (terj.) Saafroedin Bahar, dari judul asli The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Jakarta: Grafiti Pers, 1985, h. 234

[32] B. J. Boland, Pergumulan Islam …, h. 234

[33] B. J. Boland, Pergumulan Islam …, h. 236-238

[34] Thamrin A. Tomagola, Poso Titik Pusat Cincin Api Konflik Komunal di Indonesia Bagian Timur, Prolog Buku Suara dari Poso, YAPPIKA, Jakarta, 2003, h. 3-4

[35] Hamka Haq, “Mewaspadai Politisasi Konflik Bernuansa Agama” dalam Jaringan Kerjasama Antar Umat Beragama, Dari Wacana ke Aksi Nyata, Jakarta: Tiftahandalusia Press, 2002, h. 19

[36] Hamka Haq, “Mewaspadai Politisasi…, h. 18

[37] Thamrin A. Tomagola, Poso Titik Pusat …

[38] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …

[39] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …

[40] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …

[41] Eddy MT Sianturi, “Konflik Poso dan …

[42] Azyumardi Azra, “Dialog Islam-Kristen di Indonesia: Tidak Mungkin Dimundurkandalam Kata Pengantar buku terjemahan Robert A. Morey, The Islamic Invasion (Islam Yang Dihujat), Bekasi: Focus Muslimedia, 2004, h. 24

[43] Azyumardi Azra, “Dialog Islam-Kristen…, h. 25

[44] Azyumardi Azra, “Dialog Islam-Kristen…, h. 25

[45] Azyumardi Azra, “Dialog Islam-Kristen…, h. 26

[46] Azyumardi Azra, “Dialog Islam-Kristen…, h. 26

~ oleh ka uki pada 16 Desember 2012.

Satu Tanggapan to “MELACAK AKAR KONFLIK ISLAM – KRISTEN DI INDONESIA”

  1. kenapa lagi islam&kristen bertengkar menurut kepercayaan masing-masing saja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: